Pada zaman yang sudah berkembang
seperti saat ini, sarana transportasi tentunya menjadi bagian penting dalam
kehidupan manusia. Penggunaan sarana transportasi berperan penting dalam
membantu penyaluran barang dan jasa bila dilihat dari zaman modern pada saat
ini, dimana segala sesuatu dapat diakses dengan begitu cepat. Perkembangan
sarana transportasi pun kian berkembang dengan pesat seiring dengan
perkembangan teknologi dan pembangunan segala bidang yang ada pada saat ini.
Indonesia sendiri dalam bidang sarana transportasinya telah berkembang dengan
sangat pesat dan lebih memfokuskan ke arah transportasi darat. Contoh yang
menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem transportasi di Indonesia adalah
dengan bermunculan model trasportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia.

Jasa transportasi berbasis online ini sendiri mulai marak
bermunculan pada awal tahun 2015. Munculnya model transportasi berbasis online ini sebenarnya merupakan sebuah
solusi yang tepat atas kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang kian
mengingkat. Namun, kemunculan model transportasi baru ini kemudian memunculkan
berbagai konflik dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dan menuntut
kebijakan pelarangan adanya transportasi online
ini, padahal jelas pemerintah telah memberikan perizinan akan adanya model
transportasi baru ini. Lalu, jika sudah adanya perizinan dari pemerintah,
mengapa masih banyak pihak-pihak yang kurang setuju mengenai adanya model
transportasi online ini?

A.         
Isi

Perizinan pemerintah mengenai model transportasi
berbasis online ini sebenarnya sudah
dikeluarkan sejak adanya Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang
ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November
20151. Perizinan ini pada awalnya menuai beberapa konflik atas
pelarangan akan adanya model transportasi baru ini, namun seiring berjalannya
waktu pada akhirnya dikeluarkanlah Peraturan
Menteri (PM) No. 32 tahun 2016, yang telah ditandatangani Menteri Perhubungan
Ignasius Jonan pada 1 April 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa,
carter, pariwisata, dan termasuk didalamnya layanan taksi online, yang
memberikan izin pengoperasionalan model transportasi online2.

. Namun, walaupun
telah adanya hukum yang mengatur tentang model transportasi baru ini, tetap
saja banyak perbincangan yang bermunculan mengenai hal ini. Perbincangan mengenai adanya model
transportasi baru ini sebagian besar membahas mengenai pandangan terhadap
adanya perizinan model transportasi online.
Dengan diberikannya perizinan terhadap adanya
model transportasi online ini
tentunya sangat memberikan manfaat terhadap berbagai pihak, mengingat model
transportasi baru yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi ini tidak
dapat dihindari kemunculannya, sehingga memerlukan sebuah payung hukum dalam
menjalankan segala kegiatannya. Perizinan yang dikeluarkan ini kemudian
mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat yang diuntungkan dalam kemunculan
model transportasi berbasis online  ini. Dengan adanya payung perizinan yang telah
dikeluarkan, dalam pemilihan model transportasi yang akan digunakan tentunya
masyarakat tak perlu resah mengingat transportasi online bisa dikatakan sebagai angkutan umum yang sah dan
diperbolehkan dalam pengoperasionalannya. Hal ini tentu sangat menguntungkan
mengingat model transportasi berbasis online
ini sendiri telah menempati hati kebanyakan masyarakat sebagai pengguna
jasa transportasi. Hal ini tentu berlandaskan alasan, dimana masyarakat luas
menganggap bahwa model transportasi berbasis online ini relatif lebih baik dari model transportasi konvensional,
baik dari segi kenyamanan, keamanan, pelayanan, maupun kepastian harga yang
selama ini kurang didapatkan masyarakat dalam menggunakan model transportasi
konvensional. Dengan adanya perizinan ini, para penyedia jasa transportasi online juga dapat dikatakan mendapatkan
sumber mata pencaharian baru, mengingat pekerjaan yang mereka lakukan tentunya
sudah sah di mata hukum. Dengan adanya perizinan ini juga dapat dimanfaatkan
oleh penyedia jasa transportasi konvensional yang mungkin ingin mencari sumber
pendapatan baru.

Namun seiring dengan
dikeluarkannya perizinan yang mengatur tentang transportasi berbasis
online  ini, semakin banyak pula
bermunculan pertikaian antara penyedia jasa transportasi online dengan penyedia
jasa transportasi konvensional, seperti banyak dimuat dalam berita di mana
pengemudi ojek berbasis online sering dihadang oleh pengemudi ojek
konvensional, juga di mana pengemudi taksi online dihajar oleh para pengemudi
angkutan kota (angkot). Munculnya berbagai konflik seperti ini sebenarnya
diawali dengan pemberian izin terhadap adanya transportasi online sehingga
menyebabkan semakin menjamurnya model transportasi ini. Hal ini tentu dianggap
mengganggu sumber mata pencaharian bagi penyedia jasa transportasi konvensional
lainnya, hingga pecahlah berbagai konflik di masyarakat. Jika hal ini telah
terjadi, maka penyedia jasa transportasi online tentunya hanya bisa dilindungi
dengan hukum dari sisi kekerasannya saja, mengingat transportasi berbasis
online ini tidak memiliki izin usaha dibidang transportasi, melainkan hanya
mengantongi surat izin usaha perdagangan.

B.          
Penutup

Disimpulkan dari
penjabaran diatas, pemerintah dan para penyedia jasa transportasi online maupun konvensional harusnya
masing-masing membenahi diri dan mengambil hikmahnya dari sisi positiff.
Misalnya para penyedia jasa transportasi online
harus tetap bersyukur karena dengan diterbitkannya perizinan ini, mereka
mendapatkan sumber mata pencaharian yang sah di mata hukum, sementara bagi
penyedia jasa transportasi konvensional, mereka
harusnya melihat hal ini sebagai peluang mencari pendapatan. Pemerintah juga
harusnya tegas dalam membuat peraturan sehingga perizinan yang diterapkan tidak
miring ke satu pihak.